LINGKUNGAN ALAM KE-4

KONSERVASI ALAM

Konservasi Alam Melalui Elaborasi Ekoturisme

Posted by: Dieny Ferbianty on: June 23, 2007

• In: OPINI

• Comment!

Sebuah Alternatif untuk Dipertimbangkan
Oleh A. GIMA SUGIAMA

URGENSI konservasi alam bagi Indonesia tak dapat ditunda lagi. Hutan yang kita miliki ternyata tidak berhasil kita jaga. Puluhan ribu hektare hutan setiap tahunnya semakin rusak dan menjadi gundul. Lingkungan alam di sekitar kita terus-menerus mengalami degradasi. Akibatnya seperti yang kita lihat atau kita rasakan saat ini. Bencana alam terjadi hampir tiap saat di berbagai tempat. Banjir dan tanah longsor silih berganti menghentak dan mengoyak kehidupan rakyat.

Harian Pikiran Rakyat berulang kali memberitakan berbagai kejadian bencana alam di berbagai tempat, misalnya bencana yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2003 lalu, empat kampung di kaki Gunung Mandalawangi Garut diterjang bencana alam sehingga 22 warga tewas terkubur hidup-hidup oleh longsoran tanah, ratusan rumah penduduk hancur, dan tentu saja masih banyak kerugian lainnya.

Konservasi alam merupakan upaya mempertahankan keaslian serta keasrian tatanan alam sehingga manusia dan makhluk hidup lainnya dapat tetap hidup dan terpelihara dengan baik. Konservasi alam dapat diusahakan melalui berbagai media, salah satunya melalui eksplorasi dan elaborasi ecotourism (ekoturisme). Pengembangan ekoturisme bukan saja sejalan dengan isu penanganan kerusakan hutan yang tiap hari digembar-gemborkan di negeri ini, tetapi juga sejalan dengan terus merebaknya berbagai isu yang berorientasi pada pemeliharaan lingkungan alam di berbagai belahan dunia.

Paradigma pelestarian alam perlu dipikirkan untuk ditata ulang sehingga bukan saja menjadi kewajiban pemerintah, namun seluruh komunitas idealnya bersatu padu. Kesadaran akan pelestarian alam perlu dibentuk dari bawah. Oleh karena itu, perlu membangun konsep dan menerapkan prinsip-prinsip penyadaran komunitas untuk pelestarian alam yang antara lain melalui ekoturisme. Isu mana saja yang melatarbelakangi pengembangan ekoturisme itu? Apa sebenarnya ekoturisme tersebut? Bagaimana mengeksplorasi dan mengelaborasi ekoturisme?

Isu kepariwisataan

Perkembangan industri pariwisata merupakan salah satu isu utama dari isu 4T dalam milenium ketiga. Keempat T tersebut adalah Transportation, Telecommunication, Tourism dan Technology. Artinya, pariwisata menjadi salah satu industri yang akan tumbuh dan dominan di berbagai belahan dunia pada milenium ketiga. Industri pariwisata selama milenium ketiga memiliki peran dan makna begitu tinggi dalam aspek kehidupan manusia.

Selain isu di atas, pemeliharaan lingkungan alam tiada hentinya menjadi isu penting dalam berbagai forum dunia. Lingkungan alam dijadikan basis pengembangan hampir keseluruhan industri. Pariwisata merupakan salah satu industri yang tidak luput dari tuntutan aplikasi pengembangan industri berwawasan pemeliharaan lingkungan alam tersebut.

Kerangka berpikir dan bekerja industri pariwisata berubah menjadi, bagaimana mengembangkan pariwisata tanpa mengubah dan merusak alam. Perumusan kerangka pengembangan pariwisata berwawasan pemeliharaan lingkungan adalah hal mendesak yang perlu direalisasikan. Makin mencuatnya isu pemeliharaan dan pelestarian alam diekspresikan antara lain dalam bentuk greenspeak. Greenspeak itu sendiri berkonotasi mendalam untuk kemaknaan “alam yang hijau dan terpelihara.” Oleh karena itu, serta-merta muncul isu go green. (Cooper;1997;WTO;2000).

Isu lain yang telah lama mengglobal adalah back to nature yang tidak luput menyentuh pengembangan pariwisata. Kembali ke alam menjalar bukan saja di negara-negara maju, tetapi juga masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam lebih dibanding negara lainnya di dunia. Alam hijau baik alam hutan maupun tanaman rekayasa manusia begitu melimpah. Dengan demikian Indonesia berpeluang membangun kepariwisataan yang berkelanjutan melalui pemeliharaan lingkungan alam.

Makna ekoturisme

Ekoturisme merupakan istilah berkonotasi pariwisata berwawasan lingkungan alam. Jenis wisata ini termasuk suatu bentuk pariwisata alternatif yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam sekitarnya. World Tourism Organization (WTO) sebagai badan dunia kepariwisataan menggulirkan isu ekoturisme sejalan dengan manuver konservasi alam di berbagai belahan dunia.

Pemahaman masyarakat terhadap ekoturisme tidak jarang menyimpang dari makna yang sebenarnya. Ecotourism merupakan gabungan dari ecologycal dengan tourism. Ekologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Di Indonesia khususnya, keilmuan ini secara umum relatif belum berkembang sebagaimana diharapkan. Ilmu ini lebih banyak berkaitan erat dengan tatanan kehidupan manusia, baik manusia secara pasif sebagai bagian dari alam maupun manusia sebagai elemen aktif yang dapat merekayasa alam. Berbagai kegiatan kehidupan manusia yang berkaitan erat dengan ekologi antara lain kehidupan ekonomi, sosial, maupun budaya. (Hardesty;1977; Soewarno;2000).

Ecotourism atau ecologycal tourism diterjemahkan menjadi wisata ekologi, lengkapnya pariwisata ekologi, berarti bertanggung jawab atas perjalanan wisata ke area alam yang mampu memelihara lingkungan, serta bertanggung jawab untuk memelihara keberadaan manusia dan mahluk hidup di sekitarnya untuk tetap hidup aman dan nyaman dalam lingkungannya (Blangly dan Megan;1994). Tentu berbeda dengan hanya sekadar wisata alam. Karena itu penyetaraan makna ekoturisme dengan ‘wisata alam’ tentu saja tidak tepat.

Ekoturisme maknanya setara dengan pariwisata yang berwawasan konservasi lingkungan. Sementara itu, wisata alam adalah kegiatan berwisata di dalam lingkungan alam.

Apakah suatu kegiatan wisata alam merupakan ekoturisme? Mungkin ya mungkin tidak! Ini lain perkaranya! Kegiatan wisata alam umpamanya arung jeram, pendakian gunung, wisata selam, wisata tirta dan sejenisnya. Seluruh contoh wisata alam tersebut belum tentu dapat dikualifikasikan ekoturisme. Mungkin saja pendakian gunung menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan keaslian alam pegunungan tersebut. Oleh karena itu, wisata seperti itu tidak masuk kualifikasi wisata berwawasan pelestarian lingkungan alam. Karena itulah, ekoturisme ini sarat oleh aspek primer yakni, mengelaborasi alam untuk kepentingan pariwisata tanpa menurunkan kualitas alam, atau mengubahnya menjadi wujud intervensi penyebab degradasi ekosistem.

Makna tema trilogi

Tema mass tourism berubah dari sun, see, sand menjadi tema trilogi yang berorientasi pada alam yakni nature, nostalgia, nirvana (Cooper;1997). Aspek alam atau nature merupakan daya tarik wisata yang asli atau prestine form. Keaslian alam disajikan dan ditawarkan untuk menciptakan pengalaman wisata bermakna. Misalnya membiarkan dan tetap melestarikan keindahan alam bawah laut di Bunaken.

Demikian halnya dengan aspek nostalgia, berbasis pada romantika sosial yang konstruktif atau menggambarkan realita utuh menyokong kekokohan daya tarik alam sebenarnya atau ecofundamentalism. Seperti, budaya masyarakat Baduy dan Dayak Pedalaman yang memiliki rasa rawat atau malire alam.

Sementara itu, nirvana merupakan istilah pengganti dari paradise atau surga yang telah lama dikenal dalam tema kepariwisataan tradisional. Nirvana ini dimaksudkan agar wisatawan dapat melepaskan segala kerisauan pikiran dan hatinya, sehingga dalam tahap akhir mereka memperoleh kesehatan spiritual. Misalnya, ketika memandang hamparan panorama keutuhan dan keindahan alam, maka tergeraklah hatinya dan menyadari betapa agungnya kebesaran Allah.

LINGKUNGAN ALAM KE-3

LINGKUNGAN ALAM JAWA TENGAH

LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

SUMBER DAYA ALAM & LINGKUNGAN HIDUP

1. Keadaan Dewasa Ini

Kegiatan pembangunan memerlukan dukungan sumberdaya alam, baik sebagai wahana kegiatan, maupun sebagai faktor produksi yang dipergunakan guna menopang aktivitas kegiatan ekonomi yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Keterkaitan antara penduduk dan sumberdaya alam sangat erat sekali. Perubahan yang terjadi atas dinamika penduduksangat berpengaruh terhadap berbagai aspek lingkungannya.

Selain tekanan penduduk, munculnya krisis ekonomi serta adanya penyerahan beberapa urusan dalam rangka otonomi daerah, dapat mendorong eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa wilayah yang mampu mencukupi kebutuhannya adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam. Lebih-lebih aparat daerah belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan hidup, sehingga interaksi aparat, masyarakat dan swasta dalam menyelesaikan pemecahan masalah sering kurang/ tidak efektif.
Akibat krisis ekonomi, saat ini berbagai pihak terutama para pelaku ekonomi berusaha menciptakan kondisi memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya produksi, termasuk upaya untuk mengurangi biaya pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran. Meskipun dalam kondisi krisis ekonomi semua pihak tetap berharap Lingkungan harus tetap terjaga dengan baik. Dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan yang ada pada pemerintah, maka partisipasi dan peran serta semua pihak sangat diperlukan.

Selanjutnya, apabila eksploitasi sumber daya alam tidak diikuti dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penerapan terhadap aturan-aturan yang ada dan tanggung jawab semua pihak, maka akan terjadi berbagai macam masalah. Masalah yang muncul akibat ketidak seimbangan tersebut antara lain: (a) munculnya kasus pencemaran
lingkungan (air, tanah dan udara); (b) banjir dan kekeringan; (c) degradasi sumber daya tanah yang berakibat terhadap penurunan produksi pertanian; (d) hilangnya keanekaragaman hayati dan lain-lain.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah: belum adanya kondisi yang serasi antara ketersediaan sumber daya alam dengan dinamika penduduk terutama dalam memadukan dan mensinergikan dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Untuk itu berbagai upaya penerapan teknologi ramah
lingkungan, peningkatan kesadaran aparat, masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan sumber daya alam dan menjaga kesinambungan lingkungan, peningkatan kemampuan aparat dan kelembagaan serta penerapan hukum dan perbaikan sistem/ perangkat hukum yang akomodatif, partisipatif dan adil perlu lebih ditingkatkan.
Selain itu perlu ditingkatkan pula upaya-upaya strategis yang melibatkan berbagai pihak : swasta, masyarakat, pelaku pembangunan dan pemerintah dalam pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.


2. Strategi Kebijakan

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di bidang pembangunan lingkungan hidup, maka strategi kebijakan yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan keserasian aktivitas pembangunan dengan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat menopang pembangunan yang berkelanjutan;


2. Mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan melalui pengurangan produksi limbah, penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan strategi pencapaian baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah;


3. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah rusak, serta mempertahankan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih utuh;


4. Menguasai dan memanfaatkan teknologi pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diterapkansesuai dengan kondisi yang ada;


5. Mengembangkan upaya pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup;


6. Menerapkan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan
   pengelolaan lingkungan hidup, sesuai kewenangan daerah;


7. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan profesionalisme SDM Aparatur yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup;


8. Memadukan dan mensinergikan kegiatan pengelolaan SDA atas dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan;


9. Melakukan mediasi dalam upaya pemecahan masalah lingkungan dengan melibatkan dan atau kerjasama dengan berbagai pihak terutama : masyarakat, swasta, pelaku pembangunan, LSM dan perguruan tinggi.


3. Tujuan dan Saran

Tujuan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mendayagunakan potensi sumber daya alam, lingkungan alam dan lingkungan buatan untuk mencukupi kebutuhan pembangunan dan aktivitas kehidupan ekonomi masyarakat sebatas kemampuan daya dukungnya dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya keseimbangan antara kemampuan daya dukung alam dan lingkungan yang didukung oleh meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang lingkungan dan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.


4. Program Pembangunan


1. Pengelolaan Lingkungan Alam

Tujuan program ini adalah meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dengan prioritas pada upaya konservasi, rehabilitasi dan preservasi sumber daya alam (air, tanah dan hutan) dengan Sasaran areal hutan lindung, lahan kritis dan sumber air permukaan maupun airtanah.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan di atas meliputi: (1) penanganan penurunan kualitas lahan bekas pertambangan rakyat; (2) penyelamatan hutan, tanah dan air; (3) pemantapan data dasar kawasan lindung, peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan meningkatkan peran serta masyarakat; (4) sosialisasi Perda kawasan lindung; (5) kegiatan konservasi, rehabilitasi dan preservasi tanah, air dan lahan; (6) peningkatan pemantauan penggunaan air permukaan maupun air bawah tanah, baik untuk keperluan industri maupun jasa
lainnya.

2. Pengelolaan Lingkungan Buatan

Tujuan program ini adalah meningkatkan pengelolaan kawasan Lingkungan yang menjadi ruang bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat sehingga tidak menimbulkan penurunan kualitas Lingkungan, terutama pada Lingkungan perkotaan, Lingkungan perumahan dan lahan-lahan budidaya.
Kegiatannya meliputi: penanganan penurunan kualitas lahan Lingkungan perkotaan dan Lingkungan perumahan dan lahan­lahan budidaya.

3. Pengelolaan Lingkungan Sosial

Tujuan program ini adalah memadukan dan mensinergikan dimensi ekonomi, sosial budaya dan Lingkungan dalam kegiatan pembangunan, dengan sasaran keterpaduan daya dukung Lingkungan alam, daya tampung Lingkungan buatan dan daya dukung Lingkungan sosial. Kegiatannya meliputi: (1) peningkatan kemitraan pengelolaan Lingkungan; (2) peningkatan kesadaran masyarakat; (3) mediasi penyelesaian masalah.

4. Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tujuan program ini adalah peningkatan pengendalian pencemaran Lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pencemaran udara, limbah padat, limbah cair dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

Kegiatannya meliputi: (1) monitoring dan pengendalian kualitas udara, perairan, pembuangan limbah cair, padat dan bahan beracun dan berbahaya (B3); (2) meningkatkan penanganan kasus­kasus pencemaran.

5. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan

Tujuan pembangunan ini adalah tersedianya data lingkungan yang mudah diakses oleh masyarakat, swasta, dunia usaha dan Dinas/Instansi. Kegiatan program ini berupa pemgembangan sistem informasi lingkungan yang relevan dengan kebutuhan.

6. Penegakan Hukum Lingkungan

Tujuan program ini adalah meningkatkan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup, pemberian sanksi yang tegas atas perusak lingkungan Iewat penegakan hukum lingkungan serta sosialisasi atas peraturan-peraturan yang ada.

Kegiatannya meliputi: (1) pembuatan peraturan-peraturan pengelolaan lingkungan yang relevan dengan kebutuhan; (2) upaya penindakan secara hukum terhadap perusak lingkungan dan memberdayakan aparat.

PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

1. Keadaan Dewasa Ini

Dalam hal Penataan Ruang dan Pertanahan masih dijumpai beberapa permasalahan.Pertama belum efektifnya perencanaan dan pelaksanaan Rencana Tata Rnang wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Tengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992 dan Revisi RTRWP Tahnn 1996/1997. Keadaan tersebutterjadi karena: (a) adanya perubahan paradigma dan kebijaksanaan pembangunan (b) adanya perkembangan dan perubahan, serta keterbatasan data dan informasi sebagai masukan utama dalam proses perencanaan tata ruang (c) kurangnya keterlibatan, partisipasi dan informasi bagi pelaku kegiatan terutama masyarakat dan dunia usaha serta Kabupaten/Kota.

Kedua belum efektif dan efisiennya pemanfaatan dan pengendalian ruang, terlihat dari: (a) kurangnya pemahaman dan apresiasi masyarakat umum dan aparatur pemerintah terhadap pentingnya Penataan ruang; (b} terjadinya pengalihan fungsi lahan dari fungsi lindung menjadi fungsi budidaya dan konversi pertanian ke non pertanian; (c) belum efektifnya kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam memfasilitasi penanganan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (d) keterbatasan dan ketidakjelasan perangkat hukum, aturan, mekanisme dan prosedur sehingga menimbulkan kelambatan dan ketidakpastian pelayanan; (e} kurang terkendalinya perkembangan fisik tata ruang dan tata bangunan di perkotaan serta menurunnya kualitas lingkungan alami terutama di perdesaan; (f) keterbatasan dan ketertinggalan data dan informasi penataan ruang dan pertanahan baik sebagai pelayanan masyarakat maupun dalam rangka pengelolaan pembangunan.

Ketiga adanya permasalahan pertanahan Kabupaten/Kota yang masih memerlukan dukungan dari Pemerintah Propinsi yaitu: (a) masih relatif besarnya proporsi tanah yang belum memiliki setifikat karena sulitnya prosedur yang harus ditempuh; (b) pengadaan tanah untuk pembangunan berskala besar oleh swasta dan pemerintah yang relatif masih
kurang memihak kepada kepentingan masyarakat luas; (c) meningkatkaa dinamika masyarakat dalam penguasaan tanah serta rendahnya pemahaman dan kejelasan terhadap hukum/peraturan pertanahan.

Tantangan yang dihadapi: (a) belum tersusunnya perencanaan tata ruang yang mendasarkan pada aspek keadilan, keterbukaan, partisipatif, mandiri, aplikatif, disepakati semua pihakdan dapat mengikuti perkembangan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi dan daerah berkelanjutan; (b) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang.


2. Strategi Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penataan ruang dan pertanahan perlu dirumuskan strategi kebijakan dengan memfokuskan pada kawasan andalan dan straregis (Pertumbuhan, Pemerataan, Perbatasan dan Konservasi), serta permasalahan dan tantangan yang lebih bersifat lintas Kabuptenl Kota/Propinsi. Selain kebijakan umum, dilakukan pula strategi kebijakan yang bersifat lebih khusus yaitu: (a) memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) serta meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan-kawasan andalan dan strategis; (b) meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kinerja organisasi, penguaaasan dan pengendalian pemanfaatan ruang baik kawasan lindung maupun budi daya dan meningkatkan, menyebarluaskan serta melaksanakan eraturan­peraturan penataan ruang; (c) meningkatkan pemahaman masyarakat luas terutama, dunia usaha dan aparatur pemerintah secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap penataan ruang; (d) mengusahakan tersedianya data dan informasi serta memantapkan teknologi sistem informasi dalam penataan ruang dan pertanahan; (e) mendorong optimalisasi pengendalian dan pengaturan penguasaan serta penatagunaan tanah di KabupateNKota dan lintas Kabupaten/Kota.


3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan penataan ruang dan pertanahan adalah: (a) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang efektif dan efisien, transparan, partisipatif dan tertib berdasarkan rencana tata ruang yang menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan; (b) mendorong pengelolaan pertanahan melalui pengaturan, penatagunaan, penguasaan dan pelayanan di Kabupaten/Kota yang adil dan tertib dengan mengutamakan hak-hak masyarakat; (c) memfasilitasi kerjasama lintas Kabupaten/Kota dalam perencanaan penataan ruang.

Sedangkan sasaran dari pembangunan penataan ruang dan pertanahan meliputi: (a) meningkatnya keserasian dan keseimbangan fungsi lindung dan budidaya yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP); (b) terhindarnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan dari konflik-konflik kepentingan serta meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan pertanahan; (c) meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan dengan mendasarkan pada profesionalisme, partisipatif dan kepentingan masyarakat luas; (d) terarahnya pemanfaatan potensi sumber daya wilayah dalam mendukung pertumbuhan kawasan, wilayah dan antar kawasan/wilayah; (e) terfasilitasinya kerjasama lintas Kabupaten dan Kota dalam penataan ruang.


4. Program Pembangunan


1. Peningkatan Perencanaan dan Rencana Tata Ruang

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan tersedianya rencana tata ruang Propinsi dan Kawasan-kawasan andalan serta strategis.
Kegiatannya meliputi:

1. Penyusunan Revisi Tata Ruang Wilayah Propinsi Perda Nomor 8 Tahun 1992.


2. Penyusunan rencana tata ruang pada kawasan-kawasan andalan dan strategis.


3. Penyiapan tata ruang wilayah laut.


2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan penataan ruang Propinsi serta memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam upaya keterpaduan penataan ruang terutama pada kawasan andalan dan strategis.
Kegiatanya meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Rnang Daerah;


2. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang terutama pada kawasan lindung dan budidaya di kawasan andalan dan strategis;


3. Penyusunan dan pengembangan peraturan, sistem dan prosedur penataan ruang;
4. Pembinaan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas kabupaten/Kota dan antar Propinsi.
3. Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pelayanan dalam Penataan Ruang
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta keterlibatan sfakeholders dalam penataan ruang.
Kegiatannya meliputi:
1. Penyediaan dan pembentukan "forum" koordinasi dan fasilitasi penataan ruang.


2. Sosialisasildiseminasi penataan ruang.
3. Pengembangan teknologi dan sistem informasi penataan ruang
4. Optimalisasi Penataan dan Pengendalian Pertanahan dilintas Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi penataan dan pengendafian penguasaan dan penatagunaan tanah serta mewujudkan kepastian hak atas tanah di lintas Kabupaten/Kota.
Kegiatannya meliputi:
1. Pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah serta mewujudkan kepastian hak atas tanah.


2. Pelaksanaan dan pengendafian obyek landreform dan pembuatan peta Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde III

LINGKUNGAN ALAM KE-2

Cegah pencemaran lingkungan dengan hukum administrasi

Kasus kerusakan lingkungan kian hari kian memprihatinkan. Bahkan ketika otonomi daerah diberlakukan, kondisi lingkungan hidup di Indonesia justru semakin mengkhawatirkan. Melihat kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan tegas menegakkan hukum administrasi.

Demikian disampaikan oleh Asisten Deputi Kementerian Lingkungan Hidup, Inar Ichsana Ishak, dalam sebuah acara dengan jajaran Pemda di Palangkaraya, pada Selasa (24/7).

Namun demikian ia mengingatkan bahwa penegakan hukum administrasi tidak seperti pidana. Menurutnya, hukum administrasi ini dapat direkayasa. Untuk itu sebelum terjadi pencemaran harus direncanakan dulu apa saja yang harus dikerjakan atau diawasi.

“Kita sudah harus merencanakan apa saja yang harus diawasi sebelum terjadi pencemaran. Dengan demikian, jika terjadi kasus pencemaran, pelakunya dapat langsung ditindak,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penegakkan hukum administrasi menjadi lebih penting daripada penegakan hukum pidana dalam kasus pencemaran lingkungan. Ada perbedaan mendasar antara hukum administrasi dan pidana.

Kalau hukum administrasi dapat diterapkan sebelum ada kejadian, atau ketika sudah ada indikasi terjadinya pencemaran. Berbeda dengan hukum pidana yang hanya boleh diterapkan setelah ada kejadian.

Di samping itu, dalam penegakan hukum administrasi juga masih bisa dilakukan tawar-menawar, serta langkah penyelesaiannya juga bermacam-macam, yang tidak ditemukan dalam hukum pidana.

Artinya, jika pelaku tindak pencemaran lingkungan mendapat sanksi administrasi, misalnya denda atau pembekuan sementara dari suatu usaha, yang bersangkutan masih dapat melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang rusak akibat perbuatannya.

“Nah, ketika hukum administrasi ternyata tidak berjalan dengan baik dan efektif, maka dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai jalan terakhir,” tegasnya.

Ia memberi satu contoh. Apabila seseorang yang dipidana penjara selama 10 tahun karena melakukan pencemaran lingkungan, maka dari sisi lingkungan hidup tidak menjadi hal penting. Hal itu karena kerusakan lingkungan telah terjadi dan tidak mungkin berubah dengan putusan pidana yang diberikan.

Oleh karena itu, pejabat pemerintah di daerah sudah harus mulai bergerak untuk menyusun perencanaan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Misalnya, saat kemarau ini biasanya akan terjadi kebakaran hutan. Jadi perencanaan itu harus sudah dimulai yakni apa saja yang bisa dilakukan pemerintah, stakeholder terkait, masyarakat, dan perusahaan.

“Dengan demikian kasus kebakaran hutan dan lahan itu tidak akan terjadi. Apabila masih ada perusahaan atau masyarakat yang melakukan pembakaran, maka tindakan sanksi pidana dapat diterapkan,” katanya.

Menurut Ishak, para pejabat pemerintah harus dapat mengawasi dan memantau agar tidak terjadi kebakaran di perkebunan. Caranya adalah memeriksa perusahaan perkebunan dengan menyiapkan para pejabat pengawas.

Lebih lanjut Ishak menjelaskan bahwa upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketat dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

“Pemerintah saat ini juga masih menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berpotensi menjerat pejabat publik yang melakukan kesalahan dan dianggap bertanggung jawab dalam kerusakan lingkungan hidup,” tambahnya.

Pejabat publik yang dimaksud adalah pejabat daerah dan pusat yang melakukan kesalahan antara lain dalam hal penerbitan surat izin operasional, pembuatan persyaratan perizinan, dan ketidakpatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru ini menurutnya, akan memasukkan pasal yang mengatur pelanggaran oleh pejabat publik. Ini merupakan langkah maju karena UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang ada sekarang ini belum mengatur hal tersebut.

Sementara itu, UU Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini belum mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Yang ada hanya memungkinkan untuk menindak pimpinan perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan. (Setyo Rahardjo)

PENDAPAT

Menurut anda merokok itu haram?(fatwa merokok)
Menurut Saya sendiri secara pribadi. merokok itu sangat haram karena merokok mengandung bahan - bahan yang membuat haram, dan membuat orang ketagihan.dari pengamatan saya 80% seorang cowok itu merokok,tapi coba deh dinalar secara logika apa merokok itu menguntungkan???malah menjadi merugikan seseorang itu, karena sedikit demi sedikit orang itu akan mungurangi umurnya sendiri karena banyak yang ditimbulkan oleh merokok itu, selain itu merokok itu juga merugikan diri kita sendiri, dari pada buat untuk merokok mending ditabung aja, iya kan?? terus apabila orang yang ada dideket kita sedang merokok dan kita gak suka pasti orang tersebut akan dijauhkan oleh orang-orang yang gak suka bau asap rokok itu.

LINGKUNGAN ALAM

Hutan Kota Tingkatkan Kualitas Lingkungan
Oleh A Jauhari

Hutan kota memiliki peran sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan sehingga menjadi lebih nyaman, segar, indah dan bersih. Selain itu, hutan kota juga dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat perkotaan.

Pemerintah terhitung sejak November 2002 telah mewajibkan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan kota dan kabupaten membuka sedikitnya 10% atau minimal 0,25 ha dari luas areal wilayahnya untuk dijadikan hutan kota. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2002. Peraturan Pemerintah ini dimasudkan guna memberikan kepastian hukum bagi pembangunan hutan kota.

Berdasarkan peraturan di atas, pembiayaan pembangunan hutan kota dibebankan kepada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan dilaksanakan oleh pemerintah kotamadya atau kabupaten. Pembangunan hutan kota merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah perkotaan yang disusun berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomi, sosial dan budaya.

Pembangunan hutan kota dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan dan sosial budaya. Sesuai dengan tujuannya, pembangunan hutan kota lebih ditekankan pada fungsinya untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, nilai estetika, peresapan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota. Selain itu, pembangunan hutan kota juga dimaksudkan untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

Dengan meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan akan memberikan kenyamanan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan akan meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan produktivitas, dan akhirnya dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.

Lingkungan Perkotaan

Kegiatan masyarakat perkotaan mempunyai kecenderungan menurunkan kualitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya dapat menurunkan kesejahteraan mereka. Telah terlihat adanya kecenderungan kegiatan masyarakat meminimalkan ruang terbuka hijau serta menghilangkan wajah alami perkotaan yang digantikan dengan lingkungan buatan.

Ruang terbuka hijau di perkotaan yang berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta membuat lingkungan menjadi sejuk dan segar telah banyak digantikan oleh bangunan beton. Kenyataan tersebut telah merubah suasana lingkungan alami yang sehat menjadi suasana lingkungan yang formal dan serba keras.

Berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya suhu udara, penurunan air tanah, banjir atau penggenangan, penurunan permukaan tanah, instrusi air laut, abrasi pantai dan sebagainya. Suasana kota yang tidak menyenangkan tersebut membuat masyarakat perkotaan menjadi tidak nyaman tinggal di dalam kota serta menghambat produktivitas masyarakat.

Kegiatan ekonomis masyarakat perkotaan memang dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan, namun di sisi lain kegiatan ekonomis tersebut masih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Terutama dilihat dari aspek tata ruang kota, kegiatan ekonomis masyarakat perkotaan cenderung mengurangi ruang terbuka hijau yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem kota.

Berkaitan dengan hal di atas, keberadaan hutan kota menjadi sangat penting dan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut Fukuara (1987), hutan kota merupakan kumpulan tumbuhan berkayu di wilayah perkotaan yang memberikan manfaat besar dalam kegunaan perlindungan, estetika, rekreasi dan kegunaan khusus lainnya.

Hutan kota sebenarnya merupakan bagian program ruang terbuka hijau yang dinyatakan sebagai ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk membulat maupun dalam bentuk memanjang atau jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. (Instruksi Mendagri No 14 Tahun 1988). Pelaksanaan program pengembangan ruang terbuka hijau dilakukan dengan pengisian hijau tumbuhan secara alamiah ataupun tanaman budidaya.

Kualitas Lingkungan

Hutan kota mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Menurut Nugraheni PH dan Sri Hastuti (1999), hutan kota mempunyai 24 peranan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan.

 1. Hutan kota sebagai identitas kota. Jenis tanaman dan he-

    wan yang merupakan simbol atau lambang suatu kota dapat

    dikoleksi pada areal hutan kota.

 2. Hutan kota berperan dalam pelestarian keanekaragaman ha-

    yati plasma nutfah. Plasma nutfah  merupakan bahan baku

    keanekaragaman hayati yang penting untuk pembangunan di

    masa depan terutama di bidang pangan, sandang, pangan

    dan obat-obatan.

 3. Hutan kota berperan sebagai penahan dan penyaring parti-

    tikel padat dari udara. Dengan adanya hutan kota parti

    kel padat yang tersuspensi pada lapisan biosfer

    bumi akan dapat dibersihkan oleh tajuk pohon melalui

    proses jerapan dan serapan.

 4. Hutan kota berperan sebagai penyerap dan penjerap parti

    kel timbal. Sebagaimana diketahui pencemaran udara di

    perkotaan antara lain disebabkan oleh pembakaran bensin

    yang mengandung timbal. Sejumlah tanaman seperti damar,

    mahoni, pala, asam lindi dan johar diketahui mampu 

    menurunkan kandungan timbal di udara.

 5. Hutan kota berperan sebagai penyerap dan penjerap debu 

    semen. Sebagaimana diketahui, laju pembangunan di perko

    taan sangat tinggi yang antara lain menimbulkan dampak

    negatif berupa polusi debu semen. Hasil penelitian 

    menunjukkan sejumlah tanaman seperti mahoni, tanjung, 

    kenari, meranti merah dan kayu hitam mampu menjerap

    (adsorpsi) dan menyerap (absorpsi) debu semen.

 6. Hutan kota sebagai peredam kebisingan. Kepadatan kenda-

    raan bermotor di perkotaan dapat menimbulkan kebisingan

    yang sangat mengganggu, terutama bagi masyarakat yang

    tinggal di sekitar jalan raya. Dengan menanam berbagai

    jenis tanaman dalam berbagai strata yang cukup rapat dan

    tinggi di pinggir jalan raya atau di tengah  sebagai

    pembatas  jalan  raya  akan dapat merangi kebisingan,

    khususnya kebisingan yang bersumber dari bawah seperti

    kendaraan bermotor. 

 7. Hutan kota berperan dalam mengurangi bahaya hujan asam.

    Polusi udara di perkotaan dapat menghasilkan hujan asam

    yang berbahaya bagi kehidupan. Hujan asam yang mengan

    dung H2SO4 atau HNO3 apabila tiba di permukaan daun

    pepohonan akan mengalami reaksi yang menetralkan air

    hujan yang asam tersebut. 

 8. Hutan kota berperan sebagai penyerap karbon monoksida.

    Polusi udara berupa karbon monoksida yang dihasilkan

    oleh pembakaran bahan bakan minyak dapat berbahaya bagi

    manusia. Mikroorganisme serta tanah pada lantai hutan

    kota mempunyai peranan yang sangat baik dalam menyerap

    gas karbon monoksida dari udara yang semula konsentra

    sinya sebesar 120 ppm manjadi mendekati nol hanya dalam

    waktu 3 jam saja. 

 9. Hutan kota berperan sebagai penyerap karbon dioksida dan

    penghasil oksigen. Cahaya matahari akan dimanfaatkan

    tumbuhan hutan kota dalam proses fotosintesis yang

    berfungsi mengubah gas CO2 dan air menjadi karbohidrat

    dan oksigen.

10. Hutan kota berperan sebagai penahan angin. Untuk tujuan

    ini perlu dipilih jenis tanaman yang memiliki dahan

    kuat, daun tidak mudah rontok, akarnya menghunjam ke

    dalam tanah serta tinggi dan lebar daun cukup besar.

11. Hutan kota berperan sebagai penyerap dan penapis bau.

    Tanaman dapat menyerap bau secara langsung juga dapat

    menahan gerakan angin dari sumber bau.

12. Hutan kota berperan dalam mengatasi penggenangan. Daerah

    rendah yang sering digenangi air perlu ditanami dengan

    jenis tanaman yang mempunyai kemampuan evapotranspirasi

    tinggi. Dalam hal ini diperlukan jenis tanaman dengan

    jumlah daun banyak sehingga mempunyai luas permukaan

    daun untuk penguapan yang tinggi.

13. Hutan kota berperan mengatasi intrusi air laut. Kota di

    daerah pantai perlu membangun hutan kota di daerah

    resapan air dengan jenis tanaman yang mempunyai daya

    evapotranspirasi rendah sehingga kandungan air tanah

    dapat dipertahankan.

14. Hutan kota berperan sebagai hutan produksi terbatas. Un-

    tuk tujuan ini perlu dipilih jenis tanaman yang  memili-

    ki nilai ekonomis tinggi sehingga pada saatnya nanti

    dapat dipanen kemudian dijual untuk menghasilkan pemasu

    kan bagi pemerintah daerah.

15. Hutan kota berperan dalam menjaga kestabilan iklim mikro

    perkotaan. Hutan kota diperlukan untuk mengelola ling

    kungan perkotaan agar pada siang hari tidak terlalu

    panas sebagai akibat banyaknya jalan aspal, gedung

    bertingkat, jembatan dan sebagainya. Sebaliknya pada

    malam hari iklim mikro perkotaan dapat lebih hangat

    karena tajuk pohon dapat menahan radiasi balik dari

    bumi.

16. Hutan kota berperan dalam pengelolaan sampah. Hutan kota

    dapat sebagai penyekat bau, pelindung tanah hasil bentu

    kan dekomposisi dari sampah dan penyerap zat berbahaya

    yang mungkin terkandung dalam sampah.

17. Hutan kota berperan dalam pelestarian air tanah. Sistem

    perakaran tanaman dan serasah yang berubah menjadi humus

    akan memperbesar jumlah pori tanah dengan kemampuan

    menyerap air yang besar sehingga kadar air tanah akan

    meningkat.

18. Hutan kota berperan sebagai penapis cahaya silau. Pohon

    dapat dipilih berdasarkan ketinggian dan kerimbunan

    tajuknya untuk meredam cahaya silau.

19. Hutan kota berperan dalam meningkatkan keindahan. Ling

    kungan buatan di perkotaan walaupun bentuk, tekstur dan

    warnanya telah dibentuk sedemikian rupa tetap tidak

    alami. Dengan menghadirkan pohon di perkotaan maka akan

    tercipta keindahan yang telah ada menjadi makin sempur

    na.

20. Hutan kota bermanfaat sebagai habitat burung dan satwa

    lain. Beberapa jenis burung membutuhkan pohon sebagai

    tempat mencari makan, bersarang dan bertelur. Dengan

    adanya hutan kota akan membuat sebuah kota menjadi hijau

    dan penuh dengan kicau burung.

21. Hutan kota berperan penting bagi masyarakat perkotaan

    sebagai tempat untuk mengurangi stress. Hutan kota dapat

    memberikan kesejukan dan kesegaran sehingga menghilang

    kan kejenuhan dan kepenatan. Kicauan burung dan tarian

    burung akan menghilangkan kejemuan serta hutan kota

    dapat mengurangi kekakuan dan monotonitas.

22. Hutan  kota  berperan  mengamankan pantai  dari  bencana 

    abrasi. Hutan kota berupa formasi hutan mangrove di

    pesisir pantai dapat meredam deburan ombak dan membantu

    proses pengendapan lumpur di pantai untuk pembentukan

    daratan baru. 

23. Hutan kota berperan dalam meningkatkan industri pariwi

    sata. Aneka jenis tanaman dan satwa langka yang ditang

    kar di hutan kota dapat menjadi daya tarik bagi wisata

    wan domestik maupun mancanegara.

24. Hutan kota berperan sebagai tempat penyaluran hobi dan

    pengisi waktu luang. Monotonitas, rutinitas dan kejenu

    han masyarakat kota perlu diimbangi dengan kegiatan lain

    bersifat rekreatif yang dapat disalurkan di hutan kota.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hutan kota memiliki manfaat sangat banyak bagi kesejahteraan masyarakat perkotaan. Hutan kota dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan serta bermanfaat sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan. Selain itu, hutan kota dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan serta sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ***